Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menggelar rapat kerja khusus bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Rabu. Pertemuan lintas instansi ini berfokus membahas penyesuaian evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait rancangan peraturan APBD Perubahan 2026.
Langkah evaluasi provinsi tersebut merupakan prosedur wajib untuk menjamin bahwa seluruh payung hukum daerah berjalan selaras dengan regulasi nasional. Proses penelaahan ini memastikan tidak ada pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atas.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengungkapkan adanya sejumlah koreksi serta rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur. Pihaknya menegaskan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan teknis tersebut demi kesempurnaan dokumen anggaran.
Penyelesaian hasil evaluasi dianggap sebagai fondasi utama sebelum seluruh jajaran eksekutif merealisasikan program prioritas. Penyesuaian dokumen anggaran yang cepat dan akurat dipastikan bakal mengoptimalkan jalannya roda pembangunan daerah dalam beberapa bulan ke depan.
Ery secara tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Mojokerto segera mengeksekusi program kerja. Imbauan ini disampaikan mengingat tenggat waktu penyerapan anggaran belanja daerah untuk sisa tahun anggaran terbilang sangat terbatas.
Mengingat sisa waktu penyerapan anggaran tinggal tiga bulan, seluruh instansi diminta bekerja ekstra cepat. Penguatan data pendukung serta alokasi dana harus disiapkan matang agar percepatan realisasi berjalan efektif dan transparan.
Meski menuntut pelaksanaan serba cepat, DPRD mengingatkan agar tata kelola administrasi tetap dipatuhi secara ketat. Akuntabilitas kinerja yang terjaga menjamin bahwa pemanfaatan dana daerah betul-betul memberikan dampak positif yang nyata bagi warga.
Sinergi kuat antara legislatif, TAPD, dan OPD diharapkan sanggup menekan potensi Silpa pada akhir tahun nanti. Penyempurnaan pascaevaluasi ini difokuskan penuh untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Mojokerto.
(Adv/Gon)
