Peras Pemohon Izin Tambang Rp1,23 Miliar, Kepala DLH Jatim Sekaligus Ketua Porserosi Jatim Resmi Ditahan

Surabaya (transversalmedia) – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis (NK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan perizinan. Pejabat yang juga menduduki kursi Ketua Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Jawa Timur ini langsung ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

​Penjeratan hukum terhadap figur yang selama ini dikenal memiliki gaya kepemimpinan cukup tertutup di lingkungan induk cabang olahraga sepatu roda Jatim tersebut menambah daftar panjang pejabat Pemprov Jatim yang tersandung perkara rasuah.

​Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan rekam jejak Nurkholis saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Tersangka diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon izin.

​”Penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru dalam perkara penyalahgunaan wewenang atau pungli pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas ESDM Pemprov Jatim berinisial NK,” ujar Gede di kantor Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11/2026) malam.

​Dalam melancarkan aksinya, Nurkholis melibatkan dua kepala bidang di Dinas ESDM Jatim, yakni almarhum Oni Setiawan selaku Kabid Pertambangan serta Ertika Dinawati yang menjabat Kabid Geologi dan Air Tanah. Modus yang dijalankan tergolong pemerasan karena berkas pemohon sebenarnya sudah lengkap, namun penerbitan izin sengaja dipersulit dengan berbagai dalih hingga pemohon menyerahkan sejumlah uang.

​Dari praktik ilegal tersebut, total uang pungutan liar yang terkumpul mencapai Rp1.238.500.000. Rinciannya berasal dari tujuh pemohon izin sektor pertambangan senilai Rp1.105.000.000 dengan kisaran Rp50 juta hingga Rp487 juta per pemohon, serta Rp133.500.000 dari 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah pada rentang Maret hingga September 2024.

​Hasil penyidikan mengungkap bahwa Nurkholis menikmati aliran dana pribadi sebesar Rp687.500.000 dari total uang pungli tersebut. Bagian itu bersumber dari pungutan sektor pertambangan senilai Rp552.500.000 dan sektor geologi serta air tanah sebesar Rp135.000.000, tanpa ditemukan indikasi aliran dana ke pejabat lain maupun kegiatan kedinasan Pemprov Jatim.

​Di hadapan penyidik, Nurkholis tidak mengelak dan mengakui perbuatannya memberikan perintah pungli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai pengembalian sebagian dana sebesar Rp615.000.000 serta lima keping emas batangan seberat 50 gram.

​Penetapan Nurkholis merupakan pengembangan dari empat tersangka yang telah dijerat lebih dulu, termasuk eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono. Atas perbuatannya, Nurkholis dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 KUHP Baru, atau Pasal 606 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Red)

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terpopuler